Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu didapat Kemhan selama lima kali berturut-turut.
"Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara," kata Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melalui keterangan tertulis, Rabu (26/7/2023).
"Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara," kata Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melalui keterangan tertulis, Rabu (26/7/2023).
Prabowo menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh Tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI, sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan-TNI kembali mendapat predikat WTP. Dia menyebut predikat tersebut sebagai amanah dan pertanggungjawaban kepada negara.
"Untuk itu atas kerja keras ini saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada kasatker dan kasubsatker serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bahu membahu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh negara kepada pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut Prabowo mengingatkan bahwa predikat WTP bukan suatu prestasi. Menurutnya predikst WTP melainkan sebuah tanggung jawab.
"Perlu diingat sesuai dengan pernyataan Presiden RI saat penerimaan LKPP 2022 pada tanggal 26 Juni 2023, bahwa WTP bukan merupakan suatu prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," imbuh Prabowo.
"Untuk itu atas kerja keras ini saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada kasatker dan kasubsatker serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bahu membahu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh negara kepada pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut Prabowo mengingatkan bahwa predikat WTP bukan suatu prestasi. Menurutnya predikst WTP melainkan sebuah tanggung jawab.
"Perlu diingat sesuai dengan pernyataan Presiden RI saat penerimaan LKPP 2022 pada tanggal 26 Juni 2023, bahwa WTP bukan merupakan suatu prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," imbuh Prabowo.
